Archive for June, 2012

Summary Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya

Biaya Proses Penyelesaian Perkara (selanjutnya disebut dengan biaya proses) adalah biaya yang dipergunakan untuk proses penyelesaian perkara perdata, perkara tata usaha negara dan hak uji materil pada Mahkamah Agung (“MA”) dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Biaya proses tersebut dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara. Panitera pada MA dan Panitera/ Sekretaris pada Badan Peradilan yang berada di bawah MA bertugas sebagai Pengelola Biaya Proses. Untuk melaksanaan pengelolaan biaya proses pada MA, dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Panitera. Sedangkan pada badan peradilan di bawah MA, pelaksanaan pengelolaan biaya proses dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan. Petugas-petugas tersebut bertindak sebagai Pembuat Komitmen Biaya Proses. Selanjutnya, penatausahaan biaya proses dilaksanakan oleh Bendahara Biaya Proses yang ditunjuk oleh Pengelola Biaya Proses.

Besarnya biaya proses pada Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

  1. Bagi Kasasi perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara, biaya proses sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
  2. Bagi Peninjauan Kembali perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara, biaya proses sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
  3. Bagi Kasasi perkara perdata niaga, biaya proses sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)
  4. Bagi Peninjauan Kembali perkara perdata niaga, biaya proses sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
  5. Bagi Kasasi perkara Perselisihan Hubungan Industrial yang nilai gugatan Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, biaya proses sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
  6. Bagi Peninjauan Kembali perkara Perselisihan Hubungan Industrial yang nilai gugatannya Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, biaya proses sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
  7. Bagi Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang (keberatan Hak Uji Materiil), biaya proses sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)

Besarnya biaya proses pada Tingkat Banding sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), kecuali Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Besaran panjar biaya proses pada Pengadilan Tingkat Pertama diatur dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama. Biaya untuk penyelesaian perkara dengan acara prodeo pada tingkat pertama, banding dan kasasi serta perkara Perselisihan Hubungan Industrial yang nilai gugatannya dibawah Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), dibebankan kepada Negara. Read the rest of this entry »

Incoming search terms:

  • yhs-fh_lsonsw
  • proses penyelesaian perkara perdata
  • proses hukum perdata
  • penyelesaian perkara perdata
  • proses penyelesaian hukum di indonesia
  • prosedur hukum perdata
  • yhs-004
  • hukum acara perdata di indonesia
  • proses perkara perdata
  • proses penyelesaian perkara

, , ,

No Comments

Verstek dan Hak Tergugat bila di-Verstek

Berdasarkan Kamus Hukum, istilah verstek diambil dari kata verstek procedure yang berarti “acara luar hadir”, dan verstekvonnis yang berarti “putusan tanpa hadir atau putusan di luar hadir tergugat”. Istilah bagi suatu putusan yang dikeluarkan oleh hakim tanpa hadirnya tergugat yang digunakan dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia adalah verstek. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa verstek adalah suatu kewenangan hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tanpa kehadiran tergugat di persidangan pada tanggal yang telah ditentukan, atau tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya, meskipun ia sudah dipanggil secara patut.

Ketentuan mengenai verstek diatur dalam Pasal 125 Herziene Indonesich Reglement (“HIR”)/ Pasal 78 Reglement op de Rechtsvordering (“Rv”). Dalam hal ini, hakim diberi wewenang untuk menjatuhkan putusan diluar hadir atau tanpa hadirnya tergugat, dengan syarat: Read the rest of this entry »

Incoming search terms:

  • putusan verstek
  • verstek
  • verstek dan verzet
  • verstek adalah
  • verzet dalam hukum acara perdata
  • verstek dalam hukum acara perdata
  • gugatan verstek
  • upaya hukum verstek
  • verstek dan verzet adalah
  • putusan verstek dan verzet

, , , ,

No Comments

Istilah Pihak-Pihak dalam Gugatan Perdata

Dalam Gugatan Contentiosa atau yang lebih dikenal dengan Gugatan Perdata, yang berarti gugatan yang mengandung sengketa di antara pihak-pihak yang berperkara. Dikenal beberapa istilah para pihak yang terlibat dalam suatu Gugatan Perdata yaitu:

1. Penggugat

Dalam Hukum Acara Perdata, orang yang merasa haknya dilanggar disebut sebagai Penggugat. Jika dalam suatu Gugatan terdapat banyak Penggugat, maka disebut dalam gugatannya dengan “Para Penggugat”.

2. Tergugat

Tergugat adalah orang yang ditarik ke muka Pengadilan karena dirasa telah melanggar hak Penggugat. Jika dalam suatu Gugatan terdapat banyak pihak yang digugat, maka pihak-pihak tersebut disebut; Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan seterusnya.

3. Turut Tergugat

Pihak yang dinyatakan sebagai Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu. Namun, demi lengkapnya suatu gugatan, maka mereka harus disertakan. Read the rest of this entry »

Incoming search terms:

  • Gugatan
  • gugatan perdata
  • contoh kasus perdata
  • gugatan intervensi
  • tergugat adalah
  • intervensi dalam hukum acara perdata
  • penggugat adalah
  • tergugat intervensi
  • gugatan intervensi perdata
  • istilah dalam hukum acara perdata

, , ,

No Comments