Warning: Missing argument 1 for WP_Widget::__construct(), called in /home/k7371367/public_html/hukumacaraperdata.com/wp-includes/widgets.php on line 411 and defined in /home/k7371367/public_html/hukumacaraperdata.com/wp-includes/widgets.php on line 86

Warning: Missing argument 2 for WP_Widget::__construct(), called in /home/k7371367/public_html/hukumacaraperdata.com/wp-includes/widgets.php on line 411 and defined in /home/k7371367/public_html/hukumacaraperdata.com/wp-includes/widgets.php on line 86
August, 2012 | Hukum Acara Perdata

Archive for August, 2012

Jenis-Jenis Eksepsi

Eksepsi dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan (objection). Bisa juga berarti pembelaan (plea) yang diajukan tergugat terhadap materi gugatan penggugat. Namun, tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah. Konsekuensi jika gugatan tersebut tidak sah adalah  gugatan tidak dapat diterima (inadmissible).Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (verweer ten principale).

Secara garis besar eksepsi dikelompokkan sebagai berikut:

1. Eksepsi kompetensi

         a. Tidak berwenang mengadili secara absolut

Kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan absolut 4 (empat) lingkungan pengadilan (Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer), Peradilan Khusus (Arbitrase, Pengadilan Niaga, dan lain-lain).

         b. Tidak berwenang mengadili secara relatif

Kompetensi relatif berkaitan dengan wilayah hukum dari suatu pengadilan dalam satu lingkungan peradilan yang sama, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 118 Herziene Inlandsch Reglement (“HIR”) Read the rest of this entry »

Incoming search terms:

  • eksepsi perdata
  • eksepsi
  • jenis eksepsi
  • macam macam eksepsi
  • eksepsi dalam hukum acara perdata
  • jenis jenis eksepsi
  • macam eksepsi
  • pengertian eksepsi
  • jenis-jenis eksepsi
  • macam-macam eksepsi

, ,

No Comments

Penggabungan Gugatan (Bagian II)

Ada 2 (syarat) pokok penggabungan gugatan, yaitu:

1. Terdapat hubungan erat

Menurut Soepomo “antara gugatan-gugatan yang digabung itu harus ada hubungan batin” (innerlijke samenhang). Dalam praktek, tidak mudah mengkonstruksi hubungan erat antara gugatan yang satu dengan yang lain;

2. Terdapat hubungan hukum

Terdapat hubungan hukum antara para penggugat atau antara para tergugat. Jika dalam komunikasi subyektif yang diajukan beberapa orang sedangkan diantara mereka maupun terhadap obyek perkara sama sekali tidak ada hubungan hukum, gugatan wajib diajukan secara terpisah dan sendiri-sendiri. Dalam hal ini pun tidak mudah menentukan apakah di antara para penggugat atau tergugat terdapat hubungan hukum atau tidak.

Dalam teori dan praktek, dikenal 2 (dua) bentuk penggabungan, yaitu: Read the rest of this entry »

Incoming search terms:

  • kumulasi gugatan
  • pengertian kumulasi gugatan
  • materi gugatan Hukum Acara Perdata
  • gugatan dalam hukum perdata
  • syarat kumulasi gugatan perdata
  • syarat penggabungan dalam gugatan
  • contoh kumulasi gugatan
  • penggabungan gugatan (surat gugatan)
  • ketentuan penggabungan gugatan
  • penggabungan surat gugatan

, , , , ,

No Comments

Penggabungan Gugatan

Dalam hukum acara perdata dapat saja terjadi penggabungan beberapa gugatan. Penggabungan gugatan disebut juga kumulasi gugatan atau samenvoeging van vordering, yaitu penggabungan lebih dari satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan. Hukum positif tidak mengatur penggabungan gugatan, juga tidak diatur dalam Herzeine Inlandsch Reglement (“HIR”), Reglement Buiten Govesten (“RBg”), dan Reglement op de Rechsvordering(“Rv”). Terjadinya penggabungan itu karena adanya koneksitas antara satu sama lain. Penggabungan dua, tiga,  atau beberapa perkara dapat dibenarkan kalau antara masing-masing gugatan tersebut terdapat hubungan erat dan untuk memudahkan proses.  Penggabungan gugatan juga dapat  menghindari terjadinya kemungkinan putusan-putusan yang saling bertentangan. Penggabungan yang seperti itu, dianggap bermanfaat ditinjau dari segi acara (procesuel doelmatig).

Berikut beberapa yurisprudensi mengenai Penggabungan Gugatan:

1. Putusan MA-RI No.1043.K/Sip/1971, tanggal 3 Desember 1974:

HIR tidak mengatur hal penggabungan gugatan, maka terserah Hakim dalam hal mana diizinkan asal tidak bertentangan dengan prinsip cepat dan murah; Read the rest of this entry »

Incoming search terms:

  • penggabungan gugatan
  • penggabungan gugatan perdata
  • penggabungan tuntutan
  • komulasi gugatan
  • penggabungan gugatan dalam hukum acara perdata
  • adakah rekonpensi dalam verzet
  • syarat mengajukan gugatan
  • penggabungan tuntutan disebut
  • penggabungan perkara perdata
  • pengertian penggabungan gugatan

, , ,

No Comments

Perjanjian Sewa Menyewa

Incoming search terms:

  • tanya jawab hukum acara perdata
  • pertanyaan tentang hukum acara perdata
  • gugatan dalam acara perdata
  • pertanyaan tentang sewa menyewa
  • Perjanjian sewa menyewa
  • tanya jawab mengenai sewa menyewa
  • pertanyaan perjanjian sewa menyewa
  • perdata soal sewa menyewa
  • hukum acara tentang perjanjian
  • pertanyaan tentang sewa menyewa ruko

,

No Comments