Archive for category Gugatan

Perubahan Gugatan

Herzeine Inlandsch Reglement (“HIR”) dan Reglement Buiten Govesten (“RBg”) tidak mengatur ketentuan mengenai perubahan gugatan. Landasan hukum untuk perubahan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 127 Reglement op de Rechsvordering (“Rv”).

Terdapat beberapa pengaturan mengenai batas waktu pengajuan perubahan gugatan, yaitu:

1. Sampai saat perkara diputus

Tenggang batas waktu ini ditegaskan dalam rumusan Pasal 127 Rv. Pasal 127 Rv mengatur bahwa penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus. Jangka waktu ini dianggap terlalu memberikan hak kepada penggugat untuk melakukan perubahan gugatan dan dianggap sebagai kesewenang-wenangan terhadap tergugat.

2. Batas waktu pengajuan pada hari sidang pertama

Buku pedoman yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung (“MA”) menegaskan bahwa batas jangka waktu pengajuan perubahan gugatan hanya dapat dilakukan pada hari sidang pertama. Selain itu, para pihak juga disyaratkan untuk hadir pada saat pengajuan perubahan gugatan. Jangka waktu dalam buku pedoman MA ini dianggap terlalu resriktif karena hanya memberikan waktu pada hari sidang pertama.

Read the rest of this entry »

Incoming search terms:

  • perubahan dan pencabutan gugatan
  • perbaikan gugatan perdata
  • bentuk perubahan dan perbaikan dalam gugatan
  • syarat perubahan gugatan perdata
  • syarat syarat mencabut gugatan
  • materi tentang pencabutan dan perubahan gugatan
  • pencabutan surat gugatan dan dasar hukum
  • perubahan gugatan hukum acara perdata
  • materi gugatan dalam hir dan rbg
  • pasal penggugat dan tergugat perdata

, , , ,

No Comments

Pencabutan Gugatan

Salah satu permasalahan hukum yang mungkin timbul dalam proses berperkara di depan pengadilan adalah pencabutan gugatan. Alasan pencabutan gugatan sangat bervariasi, alasan pencabutan gugatan disebabkan gugatan yang diajukan tidak sempurna atau dalil gugatan tidak kuat atau dalil gugatan bertentangan dengan hukum dan sebagainya.

Herzeine Inlandsch Reglement (“HIR”) dan Reglement Buiten Govesten (“RBg”) tidak mengatur ketentuan mengenai pencabutan gugatan. Landasan hukum untuk pencabutan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Reglement op de Rechsvordering (“Rv”). Pasal 271 Rv mengatur bahwa penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawabannya.

Tata cara pencabutan gugatan berpedoman pada ketentuan Pasal 272 Rv. Pasal 272 Rv mengatur beberapa hal mengenai pencabutan gugatan, yaitu : Read the rest of this entry »

Incoming search terms:

  • pencabutan gugatan
  • pencabutan gugatan perdata
  • pencabutan gugatan dalam hukum acara perdata
  • pencabutan dan perubahan gugatan
  • contoh surat pencabutan gugatan
  • surat pencabutan gugatan
  • pencabutan perkara perdata
  • jenis gugatan dalam hukum acara perdata
  • syarat pencabutan gugatan
  • dasar hukum pencabutan gugatan

, , , , ,

No Comments

Gugatan Asesor dalam Suatu Gugatan Pokok

Gugatan asesor adalah gugatan tambahan (additional claim) terhadap gugatan pokok. Tujuan adanya gugatan asesor adalah untuk melengkapi gugatan pokok agar kepentingan penggugat lebih terjamin meliputi segala hal yang dibenarkan hukum dan perundang-undangan.  Secara teori dan praktik, gugatan asesor tidak dapat berdiri sendiri dan oleh karena itu gugatan asesor hanya dapat ditempatkan dan ditambahkan dalam gugatan pokok. Sehingga landasan untuk mengajukan gugatan asesor adalah adanya gugatan pokok, dan gugatan asesor dicantumkan pada akhir uraian gugatan pokok.

Penggugat dapat  mengajukan rumusan tambahan, berupa gugatan tambahan atau gugatan asesor dengan syarat:

  1. gugatan tambahan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan gugatan pokok, dan sifat gugatan tambahan, tidak dapat berdiri sendiri diluar gugatan pokok.
  2. antara gugatan pokok dengan gugatan tambahan harus saling mendukung, tidak boleh saling bertentangan.
  3. gugatan tambahan sangat erat kaitannya dengan gugatan pokok maupun dengan kepentingan penggugat.

Terdapat 2 (dua) jenis gugatan asesor yang dianggap paling melindungi kepentingan penggugat yaitu: Read the rest of this entry »

Incoming search terms:

  • gugatan provisi
  • pasal 272 RV
  • surat gugatan tambahan
  • provisi dalam gugatan
  • contoh gugatan provisi
  • contoh gugatan conservatoir beslag
  • permohonan Provisi
  • sita jaminan dalam provisi
  • putusan provisi perdata
  • gugatan assecpir adalah

, , ,

No Comments

Penggabungan Gugatan (Bagian II)

Ada 2 (syarat) pokok penggabungan gugatan, yaitu:

1. Terdapat hubungan erat

Menurut Soepomo “antara gugatan-gugatan yang digabung itu harus ada hubungan batin” (innerlijke samenhang). Dalam praktek, tidak mudah mengkonstruksi hubungan erat antara gugatan yang satu dengan yang lain;

2. Terdapat hubungan hukum

Terdapat hubungan hukum antara para penggugat atau antara para tergugat. Jika dalam komunikasi subyektif yang diajukan beberapa orang sedangkan diantara mereka maupun terhadap obyek perkara sama sekali tidak ada hubungan hukum, gugatan wajib diajukan secara terpisah dan sendiri-sendiri. Dalam hal ini pun tidak mudah menentukan apakah di antara para penggugat atau tergugat terdapat hubungan hukum atau tidak.

Dalam teori dan praktek, dikenal 2 (dua) bentuk penggabungan, yaitu: Read the rest of this entry »

Incoming search terms:

  • kumulasi gugatan
  • materi gugatan Hukum Acara Perdata
  • pengertian kumulasi gugatan
  • gugatan dalam hukum perdata
  • Contoh komulasi dalam tuntutan perdata
  • syarat penggabungan gugatan
  • syarat kumulasi gugatan
  • bentuk kumulasi gugatan
  • bentuk penggabungan gugatan
  • Komulasi dalam tuntutan perdata

, , , , ,

No Comments

Penggabungan Gugatan

Dalam hukum acara perdata dapat saja terjadi penggabungan beberapa gugatan. Penggabungan gugatan disebut juga kumulasi gugatan atau samenvoeging van vordering, yaitu penggabungan lebih dari satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan. Hukum positif tidak mengatur penggabungan gugatan, juga tidak diatur dalam Herzeine Inlandsch Reglement (“HIR”), Reglement Buiten Govesten (“RBg”), dan Reglement op de Rechsvordering(“Rv”). Terjadinya penggabungan itu karena adanya koneksitas antara satu sama lain. Penggabungan dua, tiga,  atau beberapa perkara dapat dibenarkan kalau antara masing-masing gugatan tersebut terdapat hubungan erat dan untuk memudahkan proses.  Penggabungan gugatan juga dapat  menghindari terjadinya kemungkinan putusan-putusan yang saling bertentangan. Penggabungan yang seperti itu, dianggap bermanfaat ditinjau dari segi acara (procesuel doelmatig).

Berikut beberapa yurisprudensi mengenai Penggabungan Gugatan:

1. Putusan MA-RI No.1043.K/Sip/1971, tanggal 3 Desember 1974:

HIR tidak mengatur hal penggabungan gugatan, maka terserah Hakim dalam hal mana diizinkan asal tidak bertentangan dengan prinsip cepat dan murah; Read the rest of this entry »

Incoming search terms:

  • penggabungan gugatan
  • penggabungan gugatan perdata
  • penggabungan tuntutan
  • komulasi gugatan
  • penggabungan gugatan dalam hukum acara perdata
  • adakah rekonpensi dalam verzet
  • syarat mengajukan gugatan
  • penggabungan perkara perdata
  • pengertian penggabungan gugatan
  • penggabungan tuntutan disebut

, , ,

No Comments