Warning: Missing argument 1 for WP_Widget::__construct(), called in /home/k7371367/public_html/hukumacaraperdata.com/wp-includes/widgets.php on line 411 and defined in /home/k7371367/public_html/hukumacaraperdata.com/wp-includes/widgets.php on line 86

Warning: Missing argument 2 for WP_Widget::__construct(), called in /home/k7371367/public_html/hukumacaraperdata.com/wp-includes/widgets.php on line 411 and defined in /home/k7371367/public_html/hukumacaraperdata.com/wp-includes/widgets.php on line 86
Rangkuman Peraturan | Hukum Acara Perdata

Archive for category Rangkuman Peraturan

Summary Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya

Biaya Proses Penyelesaian Perkara (selanjutnya disebut dengan biaya proses) adalah biaya yang dipergunakan untuk proses penyelesaian perkara perdata, perkara tata usaha negara dan hak uji materil pada Mahkamah Agung (“MA”) dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Biaya proses tersebut dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara. Panitera pada MA dan Panitera/ Sekretaris pada Badan Peradilan yang berada di bawah MA bertugas sebagai Pengelola Biaya Proses. Untuk melaksanaan pengelolaan biaya proses pada MA, dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Panitera. Sedangkan pada badan peradilan di bawah MA, pelaksanaan pengelolaan biaya proses dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan. Petugas-petugas tersebut bertindak sebagai Pembuat Komitmen Biaya Proses. Selanjutnya, penatausahaan biaya proses dilaksanakan oleh Bendahara Biaya Proses yang ditunjuk oleh Pengelola Biaya Proses.

Besarnya biaya proses pada Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

  1. Bagi Kasasi perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara, biaya proses sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
  2. Bagi Peninjauan Kembali perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara, biaya proses sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
  3. Bagi Kasasi perkara perdata niaga, biaya proses sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)
  4. Bagi Peninjauan Kembali perkara perdata niaga, biaya proses sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
  5. Bagi Kasasi perkara Perselisihan Hubungan Industrial yang nilai gugatan Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, biaya proses sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
  6. Bagi Peninjauan Kembali perkara Perselisihan Hubungan Industrial yang nilai gugatannya Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, biaya proses sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
  7. Bagi Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang (keberatan Hak Uji Materiil), biaya proses sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)

Besarnya biaya proses pada Tingkat Banding sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), kecuali Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Besaran panjar biaya proses pada Pengadilan Tingkat Pertama diatur dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama. Biaya untuk penyelesaian perkara dengan acara prodeo pada tingkat pertama, banding dan kasasi serta perkara Perselisihan Hubungan Industrial yang nilai gugatannya dibawah Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), dibebankan kepada Negara. Read the rest of this entry »

Incoming search terms:

  • yhs-fh_lsonsw
  • proses penyelesaian perkara perdata
  • proses hukum perdata
  • penyelesaian perkara perdata
  • proses penyelesaian hukum di indonesia
  • prosedur hukum perdata
  • yhs-004
  • hukum acara perdata di indonesia
  • proses perkara perdata
  • proses penyelesaian perkara

, , ,

No Comments