Posts Tagged Gugatan Perdata

Syarat Formil Gugatan Rekonvensi

Pasal 132 huruf (a) Herziene Inlandsch Reglement (“HIR”) mendefinisikan rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya. Gugatan rekonvensi tersebut diajukan tergugat kepada Pengadilan Negeri, pada saat berlangsung proses pemeriksaan gugatan yang diajukan penggugat. Pada artikel sebelumnya telah dibahas mengenai syarat materil gugatan rekonvensi, sehingga pada artikel ini akan dibahas mengenai syarat formil gugatan rekonvensi.

Supaya gugatan rekonvensi dinyatakan sah, selain harus dipenuhinya syarat materil, gugatan harus pula memenuhi syarat formil. HIR tidak secara tegas menentukan dan mengatur syarat gugatan rekonvensi, namun agar gugatan tersebut dianggap ada dan sah, gugatan harus dirumuskan secara jelas. Tujuannya agar pihak lawan dapat mengetahui dan mengerti tentang adanya gugatan rekonvensi yang diajukan tergugat kepadanya.

Gugatan rekonvensi dapat diajukan secara lisan, tetapi lebih baik apabila diajukan dalam bentuk tertulis. Apapun bentuk pengajuannya baik secara lisan maupun tertulis, yang perlu diperhatikan adalah gugatan rekonvensi harus memenuhi syarat formil gugatan yaitu: Read the rest of this entry »

Incoming search terms:

  • gugatan rekonvensi
  • gugatan rekonpensi
  • rekonpensi
  • gugatan rekonvensi adalah
  • gugatan rekovensi
  • syarat rekonvensi
  • syarat gugatan rekonpensi
  • syarat-syarat gugatan perdata
  • syarat formil gugatan rekonvensi
  • syarat gugatan hukum acara perdata

, , , ,

No Comments

Penggabungan Gugatan (Bagian II)

Ada 2 (syarat) pokok penggabungan gugatan, yaitu:

1. Terdapat hubungan erat

Menurut Soepomo “antara gugatan-gugatan yang digabung itu harus ada hubungan batin” (innerlijke samenhang). Dalam praktek, tidak mudah mengkonstruksi hubungan erat antara gugatan yang satu dengan yang lain;

2. Terdapat hubungan hukum

Terdapat hubungan hukum antara para penggugat atau antara para tergugat. Jika dalam komunikasi subyektif yang diajukan beberapa orang sedangkan diantara mereka maupun terhadap obyek perkara sama sekali tidak ada hubungan hukum, gugatan wajib diajukan secara terpisah dan sendiri-sendiri. Dalam hal ini pun tidak mudah menentukan apakah di antara para penggugat atau tergugat terdapat hubungan hukum atau tidak.

Dalam teori dan praktek, dikenal 2 (dua) bentuk penggabungan, yaitu: Read the rest of this entry »

Incoming search terms:

  • kumulasi gugatan
  • materi gugatan Hukum Acara Perdata
  • pengertian kumulasi gugatan
  • gugatan dalam hukum perdata
  • Contoh komulasi dalam tuntutan perdata
  • syarat penggabungan gugatan
  • Komulasi dalam tuntutan perdata
  • bentuk kumulasi gugatan
  • syarat kumulasi gugatan
  • bentuk penggabungan gugatan

, , , , ,

No Comments

Istilah Pihak-Pihak dalam Gugatan Perdata

Dalam Gugatan Contentiosa atau yang lebih dikenal dengan Gugatan Perdata, yang berarti gugatan yang mengandung sengketa di antara pihak-pihak yang berperkara. Dikenal beberapa istilah para pihak yang terlibat dalam suatu Gugatan Perdata yaitu:

1. Penggugat

Dalam Hukum Acara Perdata, orang yang merasa haknya dilanggar disebut sebagai Penggugat. Jika dalam suatu Gugatan terdapat banyak Penggugat, maka disebut dalam gugatannya dengan “Para Penggugat”.

2. Tergugat

Tergugat adalah orang yang ditarik ke muka Pengadilan karena dirasa telah melanggar hak Penggugat. Jika dalam suatu Gugatan terdapat banyak pihak yang digugat, maka pihak-pihak tersebut disebut; Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan seterusnya.

3. Turut Tergugat

Pihak yang dinyatakan sebagai Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu. Namun, demi lengkapnya suatu gugatan, maka mereka harus disertakan. Read the rest of this entry »

Incoming search terms:

  • Gugatan
  • gugatan perdata
  • contoh kasus perdata
  • gugatan intervensi
  • tergugat adalah
  • intervensi dalam hukum acara perdata
  • penggugat adalah
  • tergugat intervensi
  • gugatan intervensi perdata
  • istilah dalam hukum acara perdata

, , ,

No Comments