Posts Tagged Kekuasaan Relatif

Perihal Kekuasaan Mutlak dan Kekuasaan Relatif yang harus diketahui seseorang sebelum mengajukan Gugatan

Hukum Acara Perdata di Indonesia mengenal 2 (dua) macam kekuasaan mengadili yang disebut yurisdiksi (jurisdiction) atau kompetensi/kewenangan mengadili, yaitu pengadilan yang berwenang mengadili sengketa tertentu sesuai dengan ketentuan yang digariskan peraturan perundang-undangan.

Tujuan utama membahas kekuasaan/kewenangan mengadili adalah untuk memberi penjelasan mengenai masalah pengadilan mana yang benar dan tepat berwenang mengadili suatu sengketa atau kasus yang timbul, agar pengajuan dan penyampaiannya kepada pengadilan tidak keliru. Ada 2 (dua) macam kewenangan yaitu kewenangan mutlak (absolute competentie) dan kewenangan relatif (relative competentie).

Kewenangan mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan absolut untuk mengadili. Misalnya masalah perceraian bagi pihak-pihak yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kewenangan mengadili tersebut ada pada Pengadilan Agama. Contoh lain mengenai masalah sewa menyewa, utang-piutang, jual-beli, gadai, hipotek adalah berada dalam kewenangan Pengadilan Negeri (“PN”).

Kewenangan relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah antara pengadilan yang serupa. Misalnya masalah utang-piutang diajukan oleh penggugat pada PN Jakarta Selatan, karena salah satu tempat kediaman tergugat ada di Jakarta Selatan, walaupun penggugat dapat juga mengajukan gugatan pada PN Tangerang karena tergugat lainnya berdomisili di Tangerang. Adapun asas yang berwenang adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat atau disebut actor sequitur forum rei. Tujuannya adalah agar gugatan diajukan dan dimasukkan kepada PN yang berkedudukan di wilayah atau daerah hukum tempat tinggal tergugat.

Asas ini dideduksikan dari Pasal 118 HIR atau Pasal 142 RBg, yaitu: Read the rest of this entry »

Incoming search terms:

  • hukum acara perdata lengkap
  • kewenangan absolut dan relatif
  • pengertian permohonan
  • kekuasaan mutlak
  • pengertian kekuasaan mutlak
  • kewenangan mengadili
  • kewenangan absolut
  • pengertian kekuasaan absolut
  • kekuasaan mengadili
  • kompetensi relatif

, , ,

No Comments