Posts Tagged Larangan Mengajukan Gugatan

Larangan Mengajukan Gugatan Rekonvensi

Pasal 132a ayat (1) Herzeine Inlandsch Reglement (“HIR”), mengatur bahwa tergugat berhak mengajukan gugatan rekonvensi dalam setiap perkara. Akan tetapi, ternyata pasal tersebut mencantumkan pengecualian, berupa larangan mengajukan gugatan rekonvensi terhadap gugatan konvensi dalam perkara tertentu. Larangan pengajuan gugatan rekonvensi yaitu:

1. Larangan mengajukan gugatan rekonvensi kepada diri orang yang bertindak berdasarkan status kualitas

Larangan ini diatur dalam Pasal 132a ayat (1) ke 1 HIR yang tidak memperbolehkan pengajuan gugatan rekonvensi kepada diri pribadi penggugat, sedangkan dia tengah bertindak sebagai penggugat mewakili kepentingan pemberi kuasa (principal). Contohnya A bertindak sebagai kuasa B mengajukan gugatan kepada C tentang sengketa hak milik tanah. A mempunyai utang kepada C. Dalam peristiwa semacam ini undang-undang melarang atau tidak membenarkan C mengajukan gugatan rekonvensi kepada A mengenai utang tersebut. Sengketa ini harus diajukan oleh C secara tersendiri kepada A melalui prosedur gugatan perdata biasa.

  Read the rest of this entry »

Incoming search terms:

  • rekonvensi
  • prosedur pengajuan gugatan
  • larangan mengajukan gugatan rekonvensi
  • prosudur gugat tanah
  • perdata sumbertlaseh
  • tata cara hukum acara perdata
  • apa perbedaan perubahan gugatan dan gugat ulang dlm perkara perdata
  • larangan ajukan perkara yg dalam proses
  • contoh surat gugatan kasus sengketa tanah
  • waktu hukum acara perdata

, , , ,

No Comments