Posts Tagged Penggugat

Perubahan Gugatan

Herzeine Inlandsch Reglement (“HIR”) dan Reglement Buiten Govesten (“RBg”) tidak mengatur ketentuan mengenai perubahan gugatan. Landasan hukum untuk perubahan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 127 Reglement op de Rechsvordering (“Rv”).

Terdapat beberapa pengaturan mengenai batas waktu pengajuan perubahan gugatan, yaitu:

1. Sampai saat perkara diputus

Tenggang batas waktu ini ditegaskan dalam rumusan Pasal 127 Rv. Pasal 127 Rv mengatur bahwa penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus. Jangka waktu ini dianggap terlalu memberikan hak kepada penggugat untuk melakukan perubahan gugatan dan dianggap sebagai kesewenang-wenangan terhadap tergugat.

2. Batas waktu pengajuan pada hari sidang pertama

Buku pedoman yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung (“MA”) menegaskan bahwa batas jangka waktu pengajuan perubahan gugatan hanya dapat dilakukan pada hari sidang pertama. Selain itu, para pihak juga disyaratkan untuk hadir pada saat pengajuan perubahan gugatan. Jangka waktu dalam buku pedoman MA ini dianggap terlalu resriktif karena hanya memberikan waktu pada hari sidang pertama.

Read the rest of this entry »

Incoming search terms:

  • perubahan dan pencabutan gugatan
  • perbaikan gugatan perdata
  • bentuk perubahan dan perbaikan dalam gugatan
  • syarat perubahan gugatan perdata
  • materi tentang pencabutan dan perubahan gugatan
  • syarat syarat mencabut gugatan
  • pencabutan surat gugatan dan dasar hukum
  • arti gugatan gugur
  • materi gugatan dalam hir dan rbg
  • perubahan gugatan hukum acara perdata

, , , ,

No Comments

Pencabutan Gugatan

Salah satu permasalahan hukum yang mungkin timbul dalam proses berperkara di depan pengadilan adalah pencabutan gugatan. Alasan pencabutan gugatan sangat bervariasi, alasan pencabutan gugatan disebabkan gugatan yang diajukan tidak sempurna atau dalil gugatan tidak kuat atau dalil gugatan bertentangan dengan hukum dan sebagainya.

Herzeine Inlandsch Reglement (“HIR”) dan Reglement Buiten Govesten (“RBg”) tidak mengatur ketentuan mengenai pencabutan gugatan. Landasan hukum untuk pencabutan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Reglement op de Rechsvordering (“Rv”). Pasal 271 Rv mengatur bahwa penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawabannya.

Tata cara pencabutan gugatan berpedoman pada ketentuan Pasal 272 Rv. Pasal 272 Rv mengatur beberapa hal mengenai pencabutan gugatan, yaitu : Read the rest of this entry »

Incoming search terms:

  • pencabutan gugatan
  • pencabutan gugatan perdata
  • pencabutan gugatan dalam hukum acara perdata
  • pencabutan dan perubahan gugatan
  • contoh surat pencabutan gugatan
  • surat pencabutan gugatan
  • pencabutan perkara perdata
  • jenis gugatan dalam hukum acara perdata
  • syarat pencabutan gugatan
  • dasar hukum pencabutan gugatan

, , , , ,

No Comments

Gugurnya Suatu Gugatan

Terkadang di situasi tertentu, terdapat putusan tentang gugurnya suatu gugatan. Hal ini terjadi karena penggugat dalam persidangan pertama yang telah ditentukan harinya dan telah dipanggil secara sah dan patut, dirinya tidak hadir atau tidak pula menyuruh kuasanya untuk datang menghadiri persidangan tersebut. Pengguguran gugatan diatur dalam Pasal 124 Het Herziene Indonesisch Reglement (“HIR”) yang berbunyi: “Jika penggugat tidak datang menghadap PN pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka surat gugatannya dianggap gugur dan penggugat dihukum biaya perkara; akan tetapi penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar lebih dahulu biaya perkara yang tersebut tadi.”

Berdasarkan Pasal 124 HIR sebagaimana tersebut di atas, maka alasan digugurkannya gugatan penggugat oleh pengadilan karena: Read the rest of this entry »

Incoming search terms:

  • contoh surat gugatan perdata
  • gugatan gugur
  • gugatan hukum acara perdata
  • Surat gugatan
  • permohonan dalam hukum acara perdata
  • pengguguran gugatan
  • gugurnya gugatan
  • gugatan tertulis
  • surat kuasa gugatan perdata
  • gugurnya gugatan perdata

, , , , ,

No Comments

Prosedur Pengajuan Gugatan Pada Pengadilan Negeri

Dalam kehidupan bermasyarakat terkadang timbul permasalahan hukum baik yang di sengaja maupun yang tidak terduga antara anggota masyarakat yang mengakibatkan persinggungan kepentingan masing-masing. Apabila permasalahan hukum tersebut ternyata tidak kunjung selesai dengan cara damai melalui negosiasi, mediasi, kompromi dan lain sebagainya, maka salah satu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang merasa kepentingan hukumnya teraniaya atau terusik dengan tindakan pihak lain yang merugikannya adalah dengan mengajukan suatu tuntutan hak berupa gugatan perdata terhadap permasalahan hukum tersebut pada Pengadilan Negeri yang berwenang dalam wilayah hukumnya berdasarkan Pasal 118 HIR.

Tahap-Tahap Pengajuan Gugatan

  1. Gugatan diajukan oleh orang yang berkepentingan menggugat (biasa disebut dengan Penggugat) dan/atau kuasa hukumnya yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa khusus untuk menggugat pihak lain yang merugikan kepentingan hukumnya kepada Ketua Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri yang berwenang;
  2. Gugatan tersebut didaftarkan Penggugat dan/atau kuasa hukumnya pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang dalam wilayah hukumnya; Read the rest of this entry »

Incoming search terms:

  • proses hukum acara perdata
  • surat gugatan hukum acara perdata
  • formulasi surat gugatan
  • prosedur hukum acara perdata
  • Macam macam gugatan
  • contoh surat gugatan
  • proses acara perdata
  • macam-macam gugatan dalam hukum acara perdata
  • contoh surat gugatan acara perdata
  • tata cara mengajukan gugatan perdata

, , , , , , ,

No Comments

Perihal Kekuasaan Mutlak dan Kekuasaan Relatif yang harus diketahui seseorang sebelum mengajukan Gugatan

Hukum Acara Perdata di Indonesia mengenal 2 (dua) macam kekuasaan mengadili yang disebut yurisdiksi (jurisdiction) atau kompetensi/kewenangan mengadili, yaitu pengadilan yang berwenang mengadili sengketa tertentu sesuai dengan ketentuan yang digariskan peraturan perundang-undangan.

Tujuan utama membahas kekuasaan/kewenangan mengadili adalah untuk memberi penjelasan mengenai masalah pengadilan mana yang benar dan tepat berwenang mengadili suatu sengketa atau kasus yang timbul, agar pengajuan dan penyampaiannya kepada pengadilan tidak keliru. Ada 2 (dua) macam kewenangan yaitu kewenangan mutlak (absolute competentie) dan kewenangan relatif (relative competentie).

Kewenangan mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan absolut untuk mengadili. Misalnya masalah perceraian bagi pihak-pihak yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kewenangan mengadili tersebut ada pada Pengadilan Agama. Contoh lain mengenai masalah sewa menyewa, utang-piutang, jual-beli, gadai, hipotek adalah berada dalam kewenangan Pengadilan Negeri (“PN”).

Kewenangan relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah antara pengadilan yang serupa. Misalnya masalah utang-piutang diajukan oleh penggugat pada PN Jakarta Selatan, karena salah satu tempat kediaman tergugat ada di Jakarta Selatan, walaupun penggugat dapat juga mengajukan gugatan pada PN Tangerang karena tergugat lainnya berdomisili di Tangerang. Adapun asas yang berwenang adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat atau disebut actor sequitur forum rei. Tujuannya adalah agar gugatan diajukan dan dimasukkan kepada PN yang berkedudukan di wilayah atau daerah hukum tempat tinggal tergugat.

Asas ini dideduksikan dari Pasal 118 HIR atau Pasal 142 RBg, yaitu: Read the rest of this entry »

Incoming search terms:

  • hukum acara perdata lengkap
  • kewenangan absolut dan relatif
  • pengertian permohonan
  • kekuasaan mutlak
  • pengertian kekuasaan mutlak
  • kewenangan absolut
  • kewenangan mengadili
  • pengertian kekuasaan absolut
  • kekuasaan mengadili
  • contoh surat pencabutan perkara

, , ,

No Comments