Posts Tagged Prinsip Gugatan

Pencabutan Gugatan

Salah satu permasalahan hukum yang mungkin timbul dalam proses berperkara di depan pengadilan adalah pencabutan gugatan. Alasan pencabutan gugatan sangat bervariasi, alasan pencabutan gugatan disebabkan gugatan yang diajukan tidak sempurna atau dalil gugatan tidak kuat atau dalil gugatan bertentangan dengan hukum dan sebagainya.

Herzeine Inlandsch Reglement (“HIR”) dan Reglement Buiten Govesten (“RBg”) tidak mengatur ketentuan mengenai pencabutan gugatan. Landasan hukum untuk pencabutan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Reglement op de Rechsvordering (“Rv”). Pasal 271 Rv mengatur bahwa penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawabannya.

Tata cara pencabutan gugatan berpedoman pada ketentuan Pasal 272 Rv. Pasal 272 Rv mengatur beberapa hal mengenai pencabutan gugatan, yaitu : Read the rest of this entry »

Incoming search terms:

  • pencabutan gugatan
  • pencabutan gugatan perdata
  • pencabutan gugatan dalam hukum acara perdata
  • pencabutan dan perubahan gugatan
  • pencabutan perkara perdata
  • syarat pencabutan gugatan
  • surat pencabutan gugatan
  • contoh surat pencabutan gugatan
  • pencabutan perkara
  • surat pencabutan perkara

, , , , ,

No Comments

Penggabungan Gugatan (Bagian II)

Ada 2 (syarat) pokok penggabungan gugatan, yaitu:

1. Terdapat hubungan erat

Menurut Soepomo “antara gugatan-gugatan yang digabung itu harus ada hubungan batin” (innerlijke samenhang). Dalam praktek, tidak mudah mengkonstruksi hubungan erat antara gugatan yang satu dengan yang lain;

2. Terdapat hubungan hukum

Terdapat hubungan hukum antara para penggugat atau antara para tergugat. Jika dalam komunikasi subyektif yang diajukan beberapa orang sedangkan diantara mereka maupun terhadap obyek perkara sama sekali tidak ada hubungan hukum, gugatan wajib diajukan secara terpisah dan sendiri-sendiri. Dalam hal ini pun tidak mudah menentukan apakah di antara para penggugat atau tergugat terdapat hubungan hukum atau tidak.

Dalam teori dan praktek, dikenal 2 (dua) bentuk penggabungan, yaitu: Read the rest of this entry »

Incoming search terms:

  • kumulasi gugatan
  • materi gugatan Hukum Acara Perdata
  • gugatan dalam hukum perdata
  • pengertian kumulasi gugatan
  • macam macam gugatan perdata lingkungan
  • bentuk-bentuk gugatan
  • pengertian penggabungan gugatan?
  • pengabungan tuntutan
  • hukum acara perdata penggabungan gugatan
  • perbedaan penggabungan gugatan dengan kumulasi gugatan

, , , , ,

No Comments

Penggabungan Gugatan

Dalam hukum acara perdata dapat saja terjadi penggabungan beberapa gugatan. Penggabungan gugatan disebut juga kumulasi gugatan atau samenvoeging van vordering, yaitu penggabungan lebih dari satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan. Hukum positif tidak mengatur penggabungan gugatan, juga tidak diatur dalam Herzeine Inlandsch Reglement (“HIR”), Reglement Buiten Govesten (“RBg”), dan Reglement op de Rechsvordering(“Rv”). Terjadinya penggabungan itu karena adanya koneksitas antara satu sama lain. Penggabungan dua, tiga,  atau beberapa perkara dapat dibenarkan kalau antara masing-masing gugatan tersebut terdapat hubungan erat dan untuk memudahkan proses.  Penggabungan gugatan juga dapat  menghindari terjadinya kemungkinan putusan-putusan yang saling bertentangan. Penggabungan yang seperti itu, dianggap bermanfaat ditinjau dari segi acara (procesuel doelmatig).

Berikut beberapa yurisprudensi mengenai Penggabungan Gugatan:

1. Putusan MA-RI No.1043.K/Sip/1971, tanggal 3 Desember 1974:

HIR tidak mengatur hal penggabungan gugatan, maka terserah Hakim dalam hal mana diizinkan asal tidak bertentangan dengan prinsip cepat dan murah; Read the rest of this entry »

Incoming search terms:

  • penggabungan gugatan
  • penggabungan gugatan perdata
  • penggabungan tuntutan
  • penggabungan gugatan dalam hukum acara perdata
  • komulasi gugatan
  • adakah rekonpensi dalam verzet
  • penggabungan tuntutan disebut
  • syarat mengajukan gugatan
  • penggabungan perkara perdata
  • perbedaan penggabungan gugatan dan kumulasi gugatan

, , ,

No Comments

Gugurnya Suatu Gugatan

Terkadang di situasi tertentu, terdapat putusan tentang gugurnya suatu gugatan. Hal ini terjadi karena penggugat dalam persidangan pertama yang telah ditentukan harinya dan telah dipanggil secara sah dan patut, dirinya tidak hadir atau tidak pula menyuruh kuasanya untuk datang menghadiri persidangan tersebut. Pengguguran gugatan diatur dalam Pasal 124 Het Herziene Indonesisch Reglement (“HIR”) yang berbunyi: “Jika penggugat tidak datang menghadap PN pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka surat gugatannya dianggap gugur dan penggugat dihukum biaya perkara; akan tetapi penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar lebih dahulu biaya perkara yang tersebut tadi.”

Berdasarkan Pasal 124 HIR sebagaimana tersebut di atas, maka alasan digugurkannya gugatan penggugat oleh pengadilan karena: Read the rest of this entry »

Incoming search terms:

  • contoh surat gugatan perdata
  • gugatan gugur
  • gugatan hukum acara perdata
  • Surat gugatan
  • permohonan dalam hukum acara perdata
  • pengguguran gugatan
  • gugurnya gugatan
  • surat kuasa gugatan perdata
  • gugatan tertulis
  • gugurnya gugatan perdata

, , , , ,

No Comments

Prosedur Pengajuan Gugatan Pada Pengadilan Negeri

Dalam kehidupan bermasyarakat terkadang timbul permasalahan hukum baik yang di sengaja maupun yang tidak terduga antara anggota masyarakat yang mengakibatkan persinggungan kepentingan masing-masing. Apabila permasalahan hukum tersebut ternyata tidak kunjung selesai dengan cara damai melalui negosiasi, mediasi, kompromi dan lain sebagainya, maka salah satu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang merasa kepentingan hukumnya teraniaya atau terusik dengan tindakan pihak lain yang merugikannya adalah dengan mengajukan suatu tuntutan hak berupa gugatan perdata terhadap permasalahan hukum tersebut pada Pengadilan Negeri yang berwenang dalam wilayah hukumnya berdasarkan Pasal 118 HIR.

Tahap-Tahap Pengajuan Gugatan

  1. Gugatan diajukan oleh orang yang berkepentingan menggugat (biasa disebut dengan Penggugat) dan/atau kuasa hukumnya yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa khusus untuk menggugat pihak lain yang merugikan kepentingan hukumnya kepada Ketua Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri yang berwenang;
  2. Gugatan tersebut didaftarkan Penggugat dan/atau kuasa hukumnya pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang dalam wilayah hukumnya; Read the rest of this entry »

Incoming search terms:

  • proses hukum acara perdata
  • surat gugatan hukum acara perdata
  • formulasi surat gugatan
  • Macam macam gugatan
  • prosedur hukum acara perdata
  • contoh surat gugatan
  • proses acara perdata
  • macam-macam gugatan dalam hukum acara perdata
  • contoh surat gugatan acara perdata
  • tata cara mengajukan gugatan perdata

, , , , , , ,

No Comments